Inggris Jatuhkan Sanksi Luas Terhadap Rusia: Sektor Militer, Energi, dan Keuangan Akan Dibuat Rontok

Inggris mengumumkan sanksi baru yang luas terhadap Rusia. Pihaknya kali ini menargetkan sektor militer, energi, dan keuangan negara tersebut menyusul tak adanya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy mengatakan bahwa langkah ini diambil seiring dengan upaya koordinasi pengeluarn sanksi yang semakin erat antara London dan Uni Eropa ke Moskow. 100 target baru setidaknya menjadi sasaran sanksi baru ini.

Baca Juga: RI-Inggris Perkuat Hubungan Ekonomi Bilateral dan Kerja Sama Saling Untungkan

“Kami mendesak mereka untuk segera menyetujui gencatan senjata penuh dan tanpa syarat, agar dapat dimulai pembicaraan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” ujar Lammy, dilansir dari Reuters, Rabu (21/5).

Sanksi baru ini sendiri menyasar rantai pasok sistem persenjataan, operasi disinformasi, dan lembaga keuangan yang mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin.

Salah satu target utama adalah Social Design Agency. Ia adalah sebuah kelompok yang digambarkan sebagai badan propaganda yang mencoba memicu protes di Eropa. Seluruh tingkatan organisasi tersebut masuk dalam daftar sanksi.

46 institusi keuangan juga turut menjadi sasaran sanksi ini, termasuk Bursa Valuta St. Petersburg dan Lembaga Asuransi Simpanan Rusia.

18 kapal tambahan juga masuk daftar sanksi karena dicurigai menjadi bagian dari "armada bayangan" yang digunakan untuk menghindari pembatasan dan tetap mengekspor minyak mentah Rusia. Individu yang terhubung dengan armada ini juga dijatuhi sanksi.

“Kami sudah jelas: menunda upaya perdamaian hanya akan memperkuat tekad kami untuk terus membantu Ukraina membela diri dan menggunakan sanksi ini untuk membatasi mesin perang Putin,” tegas Lammy.

Baca Juga: Negosiasi Rusia-Ukraina, Vladimir Putin Tak Ladeni Zelenskiy

Adapun Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersama negara-negara euro lainnya juga secara bersama-sama memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap Rusia. Hal ini menyusul penolakan negara tersebut terhadap gencatan senjata di Ukraina.