GP Ansor Laporkan Faizal Assegaf Gegara Tuding Ketum PBNU 'Pembenci Habib', Polisi: Dilidik Krimsus
SuaraJakarta.id - Polda Metro Jaya bakal menindaklanjuti laporan Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta yang menuding Faizal Assegaf melakukan ujaran kebencian terhadap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Kabid Humas Polda Metro Jaya,quickq安卓官网入口 Kombes Endra Zulpan mengatakan, laporan tersebut selanjutnya diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
"Iya dilidik Krimsus," kata Zulpan saat dihubungi wartawan, Rabu (9/11/2022).
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum GP Ansor DKI Jakarta, Muhammad Ainul Yakin mengatakan, ujaran kebencian diduga dilakukan Faizal Assegaf lewat akun Twitter miliknya.
Baca Juga:Kronologi Faizal Assegaf Dipolisikan GP Ansor, Berawal dari Tuding Ketum PBNU Pembenci Habaib
"Kami dari GP Ansor DKI Jakarta diwakili oleh teman-teman Lembaga Bantuan Hukum Ansor DKI Jakarta melaporkan akun Twitter yang bernama Faizal Assegaf," kata Ainul di Polda Metro Jaya pada Selasa (9/11) kemarin.
Mereka menyebut Faizal Assegaf menyampaikan ujaran kebencian lewat akun Twitter miliknya terhadap Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf.
"Salah satu cuitannya mengatakan bahwa Ketum PBNU itu membenci habib dan dalang untuk pembubaran habib. Itu pernyataan yang sangat keji sekali," ujar Ainul.

Padahal menurut mereka, di PBNU ada banyak Habib. Karenanya mereka menilai cuitan Faizal Assegaf merupakan fitnah.
"Kalau teman-teman lihat di PBNU para habib juga banyak, di pengurus PBNU juga banyak. Makanya itu enggak benar dan fitnah," ujarnya.
Baca Juga:Tuding Ketum PBNU 'Pembenci Habib', Faizal Assegaf Dipolisikan GP Ansor DKI Jakarta
Aduan tersebut telah terdaftar dengan nomor LP/B/5700/XI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 8 November 2022.
Sebelumnya Selanjutnya- 1
- 2
下一篇:Mulai Besok, Polda Metro Jaya Uji Coba Penindakan ETLE Mobile
相关文章:
- Ada Truk Mogok Di Tol JORR Arah Kampung Rambutan Pagi Ini, Lalin Macet
- Polisi Gerak Cepat Bongkar 10 Kasus Investasi Bodong, Ini Daftarnya
- Pelaku Wisata Air di Bali Diimbau Waspada Imbas Hujan Berhari
- Kasus Dugaan Pelecehan di Miss Universe Indonesia 2023, Polisi Periksa 10 Saksi
- SYL Kembali Diperiksa Ditkrimsus PMJ, Berikut Ini Pertanyaannya
- Emiten Sinarmas Group LPPI Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp1,38 Triliun, Dananya untuk Ini
- Kasus Dugaan Pelecehan di Miss Universe Indonesia 2023, Polisi Periksa 10 Saksi
- Polisi Gerak Cepat Bongkar 10 Kasus Investasi Bodong, Ini Daftarnya
- Klarifikasi TKN Soal Isu Program Makan Siang dan Susu Gratis Terealisasi Baru di 2029
- KPK Cegah 4 Orang Bepergian ke Luar Negeri Selama 6 Bulan Dalam Kasus Korupsi di Pemkot Semarang
相关推荐:
- Polda Jateng Bongkar Penipuan Arisan Online Beromzet Rp4 Miliar
- Gift Bag Golden Globes 2025 Bernilai Rp16,2 M, Intip Isinya
- FOTO: Icehotel Buka Kembali di Swedia, Menginap di Suhu
- KPK Cegah 4 Orang Bepergian ke Luar Negeri Selama 6 Bulan Dalam Kasus Korupsi di Pemkot Semarang
- Dampak Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1 Bikin Siswanya Jadi Korban Perundungan
- Cak Imin Pengin Bikin Romantis, PKB Rayakan Harlah ke
- BBM Naik, Begini Caranya Biar Dapat BLT
- IHSG Siang Ini Nanjak 15,61 Poin ke Level 7.122, COCO, FITT dan PRIM Top Gainers
- Keyakinan Anies Baswedan Soal Formula E Nggak Main
- Dianggap Mengganggu Ketertiban, Empat Demonstran Tolak Kenaikan BBM Diamankan Polisi
- Jangan Kaget! Begini Perkembangan Kasus Teror Kepala Anjing di Ponpes Habib Bahar, Ternyata...
- Viral Istilah 'Silent Majority' Usai Hasil Quick Count, Apa Artinya?
- FOTO: Miniatur Ka'bah di Atas Mall Jakarta
- Urai Arus Balik, Jadwal Masuk Sekolah Diundur Jadi 12 Mei
- 5 Efek Samping Obat Steroid buat Anak, Jangan Diberikan Sembarangan
- Kasus Korupsi Triliunan Kelas Kakap Digarap Kejagung, Lah KPK Gimana?
- Pemprov DKI Kirim Bantuan Logistik ke Cianjur Pakai 15 Truk, Nilainya Capai Rp2 Miliar
- Holywings Dinilai Keterlaluan, Muhaimin: Jangan Berhenti di Staf, Usut Sampai Manajemen!
- Paris Pernandes 'Salam dari Binjai' Cekcok dengan Korban Penipuan Indra Kenz
- Polri Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu, 6 di Antaranya Politik Uang