Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, agar melibatkan lembaga legislatif, terkait dengan pembahasan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.
Hal itu dilakukan agar anggota Dewam dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan alasan perpanjangan PSBB ketat di Jakarta, dan diharapkan bisa memberikan kejelasan kepada warga terkait dengan pencegahan virus yang sudah mewabah tersebut.
"Gubernur Anies harus melibatkan anggota DPRD dalam pembahasan perpanjangan PSBB di Provinsi DKI Jakarta, supaya kita bisa menjelaskan evaluasi tentang kelanjutan PSBB ketat ini kepada masyarakat yang memilih kita," kata pria yang kerap disapa Kent itu, dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).
Baca Juga: Anies Baswedan Gagal Penuhi Janjinya Sendiri
Menurut Kent, PSBB ketat yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, justru yang terjadi malah adanya peningkatan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan di Jakarta karena sudah tidak mampu untuk membayar gaji lantaran terdampak langsung akibat Covid-19.
"Saya menilai PSBB sudah tidak relevan lagi diterapkan di Jakarta. Warga saat ini butuh kepastian dari gubernur, salah satunya agar kebutuhan ekonominya bisa terpenuhi. Aspek kesehatan dan ekonomi sudah harus berjalan seiring," tutur Kent.
Kent pun menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar mengubah pola penanganan wabah tersebut, dengan melakukan PSBB yang lebih ketat dalam ruang lingkup zona merah. Selama ini, Pemprov DKI Jakarta belum melibatkan RT-RW yang menjadi garda terdepan untuk mengawasi protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan permukiman.
"Berdayakan RT dan RW disetiap wilayah, agar mengetatkan warga yang berada di zona merah Covid-19, dan melakukan penyuluhan tentang bahayanya virus tersebut. Jadi fokus saja di zona merah, saya yakin angka Covid-19 akan menurun jika hulu-nya diketatkan, sehingga hilir-nya tidak akan berdampak besar," tuturnya.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
- 3
下一篇:Rugikan Negara Rp100,7 miliar, Petinggi PT Antam Dodi Martimbang Resmi Ditahan KPK
相关文章:
- 大阪艺术大学排名情况详解
- Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu 5 November: Siang dan Sore Hujan Ringan
- Dewi Perssik Kurang Enak Badan, Mediasi dengan Haters Ditunda
- Wagub DKI Ungkap Nasib Jakarta Usai IKN Pindah, Akan Jadi Kota...
- Pengacara Sebut Agnes Gracia Sempat Ingatkan Mario Dandy Berkali
- Pecinta Ferdinand Harap Bersabar... Polisi Ternyata Belum Menerima Permohonan Penangguhan Penahanan!
- Warga Antusias Lihat Gerhana Bulan Total Lewat Teleskop di TIM, Antrean Mengular
- IUD Bikin Cepat Hamil saat Dilepas, Benarkah?
- 全球最好的设计大学,你选择哪所?
- Ya Ampun... Bukan Satu, Ternyata Ada Dua Alasan Ferdinand Langsung Ditahan Bareskrim!
相关推荐:
- 欧洲艺术大学申请条件及留学费用
- Krisis Air Bersih di Cengkareng, Warga: Distribusi Dibatasi
- Mohon Diingat Baik
- Mohon Diingat Baik
- Enggan Bersuara, Hasyim Asy'ari: Sifatnya Tertutup, Tidak Boleh Dipublikasikan
- PAN, Golkar dan PPP Buka Peluang Merapat, Elite PDIP: Ganjar kan Kader Kami, Tunggu Lah
- Pengamat: Penindakan Lahan HGU Harus Dilakukan secara Transparan
- Daftar 25 Destinasi Terbaik Tahun 2025 versi NatGeo, Ada Raja Ampat
- 汽车设计大学专业全球排名,这六所院校不可错过!
- Dalam Pembinaan Beasiswa, Ketua Baznas: Peran Mahasiswa Al
- 8 Saksi Kasus Senjata Api Ilegal Dito Mahendra Diperiksa Bareskrim Polri
- 艺术类专业西班牙留学有哪些条件吗?
- 纽约视觉学院电影专业解读!
- Satpol PP Diajak Terlibat Penanganan TBC, Ini Kata Menkes BGS
- Dilakukan Mahalini Sebelum Menikah, Apa Itu Tradisi Mepamit?
- 国外游戏设计专业top院校推荐!
- Putri Candrawathi Nangis Saat Bicara Pelecehan di Magelang, ‘Yosua Saya Suruh Resign’
- Gugat BTN, Konsumen GCC: Kejagung, KPK Tolong Usut!
- Kriminalisasi Chuck Bukti Jaksa Agung 'Membangkang' Perintah MA
- Jadwal dan Syarat Seleksi Jalur Prestasi dan PPKB UI 2025, Camaba Wajib Tahu!